Pada tahun anggaran 2019, Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat telah mengajukan usulan bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ke Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk direalisasikan pada tahun 2020. Namun, pelaksanaan program tersebut tertunda akibat pandemi Covid-19 yang melanda seluruh wilayah Indonesia.

Baru pada pertengahan tahun 2021, usulan tersebut mendapatkan respons positif dari Kementerian Sosial RI, khususnya Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II, dengan melakukan verifikasi kelayakan calon penerima bantuan. Kegiatan verifikasi dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 19 Juni 2021 oleh Tim Verifikasi yang didampingi petugas dari Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat.

Calon penerima bantuan terdiri dari 100 (seratus) keluarga miskin dengan rumah tidak layak huni yang tersebar di beberapa desa, yaitu Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar; Desa Mekarsari, Kecamatan Gunungsari; dan Desa Sandik, Kecamatan Batu Layar.

Persyaratan bagi calon penerima bantuan RTLH meliputi: terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), memiliki identitas kependudukan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sesuai dengan data Dukcapil, serta memiliki bukti kepemilikan tanah atau rumah yang akan direhabilitasi.

Langkah verifikasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran, meningkatkan kualitas hunian bagi keluarga miskin, serta memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan mekanisme yang transparan dan terukur, program RTLH diharapkan dapat membantu keluarga miskin memiliki hunian yang layak dan aman, sekaligus mendorong peningkatan kualitas hidup di Kabupaten Lombok Barat.